Manusia dan Keadilan - Perlakuan yang tidak Adil

Makassar, Kompas - Para pejabat di Kawasan Timur Indonesia meminta pemerintah pusat berlaku adil dan konsisten memerhatikan kesejahteraan rakyat, termasuk daerah perbatasan. Jika syarat itu tidak diindahkan, kalangan pejabat sepakat menolak program nasional yang dicanangkan oleh pusat.

”Kami tak akan menandatangani perencanaan nasional jika perencanaan itu tidak meningkatkan atau membangkitkan KTI (Kawasan Timur Indonesia) sebab wilayah KTI ini meliputi 62 persen wilayah RI. Kami sudah membuat forum KTI dan bulan depan akan ada pertemuan untuk mematangkan perencanaan kami,” kata Tan Malaka Guntur, Kepala Bappeda Sulawesi Selatan, pada pembukaan Diskusi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Berbasis Sumber Daya dan Kontribusinya untuk Pembangunan Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/2).

Diskusi yang diselenggarakan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti) bekerja sama dengan harian Kompas tersebut dibuka Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal HA Helmy Faishal Zaini.

Ungkapan Tan Malaka itu diakuinya sebagai wujud ekspresi kekecewaan, sekaligus permintaan agar pemerintah pusat benarbenar memerhatikan KTI, yang perkembangannya sangat timpang dibandingkan kawasan barat. ”Kami akan memperjuangkan usulan kami dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Tan Malaka.

Ungkapan Tan Malaka itu selaras dengan harapan Ketua Kelompok Kerja Forum KTI Winarni Monoarfa dan Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Andi Suruji, dalam sambutannya pada acara itu. Keduanya menekankan agar pemerintah pusat benar-benar berkomitmen menyejahterakan masyarakat KTI.

Helmy Faishal Zaini dalam sambutannya menilai percepatan pembangunan KTI menjadi kunci pencapaian tiga target pembangunan nasional lima tahun mendatang. Percepatan pembangunan KTI membutuhkan sinergi dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, maupun lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat.

Helmy menyebutkan, ketiga capaian yang menjadi target pembangunan nasional lima tahun mendatang adalah pertumbuhan ekonomi 27 persen, pengurangan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi 8 persen, dan pengurangan angka pengangguran terbuka.

”Pemenuhan tiga capaian itu memerlukan kebijakan pemerintah, yang bersinergi dengan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Hingga kini masih ada 183 kabupaten daerah tertinggal, dan 128 kabupaten di antaranya berada di KTI. KTI masih menghadapi masalah lemahnya kerja sama antarpemangku kepentingan. Juga butuh banyak pembangunan infrastruktur,” katanya.

Selain memprioritaskan pembangunan KTI, kata Helmy menambahkan, pihaknya juga memprogramkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

”Dari 37 kabupaten di perbatasan, 26 di antaranya terkategori sebagai daerah tertinggal. Selain itu, percepatan pembangunan juga harus dilakukan di daerah rawan konflik. Percepatan pembangunan antara lain dilakukan dengan melakukan intervensi sosial di kawasan pedesaan, juga menangani ketimpangan persebaran penduduk pedesaan dan perkotaan,” kata Helmy.

sumber : kompas.com